Selasa, 24 September 2024 bertempat di Ruang rapat Biro Hukum Lantai 5 Setda Provinsi Jawa Tengah, Tim JDIH Provinsi Jawa Tengah menerima kunjungan Studi Lapangan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Kementerian Pertahanan RI. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Kolonel Kal Tjandra Ariwibowo, SE M.Han Kepala Bidang Operasional Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan, sekaligus sebagai Ketua Pelaksana. Kegiatan ini dimaksudkan agar peserta pelatihan mendapatkan gambaran tentang tata Kelola kepemerintahan yang baik di Provinsi Jawa Tengah, khususnya mengenai pengelolaan informasi hukum yang transparan dan akuntabel.

Tim PKA diterima oleh Bapak ZRPT. J Mulyono, SH, MH. dan didampingi Tim JDIH Provinsi Jawa Tengah, dalam kunjungan tersebut peserta PKA banyak berdiskusi mengenai pengelolaan JDIH  dan bebebapa pertanyaan yang mencakup aspek Key Succes Factors (KSF) yang terdiri dari elemen inovasi dan prestasi yang diraih dan dilengkapi beberapa pertanyaan mengenai agenda kepemimpinan, manajemen kinerja sektor publik, kompetensi dan pemberdayaan SDM, pemanfaatan tehnologi Informasi serta bagaimana pembangunan jejaring kerja dan penerapan manajemen resiko dalam mengidentifikasi dan mengelola resiko dalam pengelolaan informasi hukum. Dalam Diskusi tersebut dipaparkan mengenai penjelasan tentang 5 panca pengelolaan JDIH di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi penguatan kebijakan pengelolaan JDIH, penguatan dokumen hukum, Inovasi, dan penguatan sumber daya manusia, serta promosi.

Sebelum kunjungan ke Lokus Pelatihan di Biro Hukum, Rombongan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Kementerian Pertahanan (PKA) yang terdiri dari 20 orang peserta dengan 10 orang pendamping, diterima oleh Bapak Sumarno, SE, MM Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah di Gedung B lantai 5 Setda Provinsi Jawa Tengah. Selain kunjungan ke JDIH Prov Jawa Tengah ini, sebagian rombongan peserta PKA juga melakukan kunjungan ke lokus pelatihan di BKD dan Bapenda Provinsi Jawa Tengah untuk mempelajari tentang strategi dan inovasi dalam pengelolaan kepegawaian dan pendapatan daerah.